Oleh: SMP Negeri 1 Dolopo Madiun, Jawa Timur, Indonesia | 7 Mei 2008

Sakralisasi Ujian Nasional. What’s Up???

Pemerintah melalui departemen pendidikan nasional (Depdiknas) sepertinya hendak menyakralkan ujian nasional (UN). Sakralisasi terhadap sebuah sistem sebetulnya bukan malah membuat orang berpikir logis, tetapi hanya akan membuat ketakutan semakin menjadi.

Upaya sakralisasi itu terwujud di antaranya dalam bentuk angka. Selama lima tahun (2003-2008), standardisasi angka UN bertahap naik. Tahun 2003, misalnya, standar kelulusan masih 3,00. Tahun 2008 menjadi 5,25. Sakralisasi UN dalam wujud angka-angka mengingatkan kita pada paradigma positivistik-kuantitatif yang dianut pemerintah Orde Baru. Soeharto cenderung mengasumsikan rakyatnya sebagai warga seragam dan statis atau sekadar angka-angka.

Pada kenyataannya, sistem UN tidak bisa digeneralisasi untuk mengukur kemampuan siswa. Memang, tidak ada satu perspektif pun yang dapat menangkap keseluruhan realitas yang diamati. Begitu pula dengan UN yang objeknya manusia. Manusia punya dimensi yang tak bisa diterjemahkan secara rasional dan tak bisa dipaksa secara rasional.

Jadi, suatu perspektif bersifat terbatas, dan mengandung bias, karena hanya memungkinkan manusia untuk melihat satu sisi saja dari realitas “di luar sana”. Tidak ada perspektif yang memungkinkan manusia dapat melihat semua aspek realitas secara simultan (Dedy Mulyana: 2001). Begitu pula dengan perspektif UN yang mematok angka sebagai rujukan untuk lulus atau tidaknya siswa.

Sakralisasi yang salah

Soeharto merupakan individu yang paling sering melakukan sakralisasi. Rakyat dibuat takut sekaligus segan olehnya. Sosoknya berhasil menyakralkan lembaga pemerintahan, upacara resmi, dan sebagainya. Walhasil, banyak yang lebih takut ketimbang kagum kepadanya.

Dalam hal tertentu, menjadi mirip UN. Sosok UN lebih menimbulkan ketakutan ketimbang manfaat. Ketakutan akan teror angka yang dipaksakan pemerintah, mulai membawa orang tua siswa mengeluarkan kocek besar untuk memasukkan anaknya ke lembaga bimbingan belajar, kendati hal tersebut tidak menjamin kelulusan anak mereka. Dan tampaknya, orang tua tak lagi memedulikan anaknya mengerjakan soal-soal UN dengan jujur atau tidak. Yang penting, mereka bisa lulus.

Sakralisasi UN sebenarnya bermakna ganda, baik dan buruk. Baiknya ketika pemerintah hanya menggunakan produk UN sebagai motivasi siswa untuk sekadar mengukur pencapaian selama tiga tahun, bukan menentukan kelulusan. Sedangkan buruknya kalau sakralisasi mengarah pada “teror yang menakutkan”. Melalui kekuasaannya, pemerintah melakukan pemaksaan melalui standar angka kelulusan. Imbasnya, kreativitas dan motivasi siswa menjadi hancur lebur.

Ketika pemaksaan hadir, responsnya adalah kisah kecurangan. Lihat saja cerita kecurangan siswa –baru siswa SMU belum lagi siswa SMP– soal kiriman kunci jawaban melalui handphone dan modus lain. Hingga akhir pekan lalu, 32 guru di Makasar Timur dan Deli Serdang Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membantu siswa dalam UN. Pemaksaan menjadi bukti bahwa UN tidak cocok dilakukan.

UN sebenaranya bukan prioritas pembenahan persoalan dunia pendidikan kita. Prioritasnya lebih baik ke pendidikan murah dan terjangkau, yang tentu saja diiringi dengan memaksimalkan gaji guru, perbaikan infrastruktur sekolah, dan pemeliharaan proses pendidikan yang disiplin. Bukan malah terus meninggikan standar pada angka kelulusan.

Kematian motivasi bagi siswa yang tidak lulus tentu saja menjadi pekerjaan rumah Depdiknas. Depdiknas tidak begitu saja bisa mengatakan bahwa yang tidak lulus bisa mengikuti ujian nasional tahun depan. Semudah itukah? Tampaknya tidak. Manusia sekali lagi bukan hanya terdiri atas partikel otak –rasional– semata. Manusia punya dimensi lain yang tak bisa diterjemahkan oleh rasionalitas.

Rasionalisasi

Kita mesti menghubungkan kembali teks dengan konteks, dalam hal ini kita akan menghubungkan UN dengan realitas yang ada di masyarakat. Guru dan siswa bukannya belum siap UN, tetapi pemerintahlah yang sebenarnya telah melanggar konstitusi hingga mengakibatkan dunia pendidikan tak pernah beranjak dari keterpurukan.

Pemerintah sebetulnya berupaya menyembunyikan dunia pendidikan kita yang karut-marut di balik UN. Untuk memperbaiki dunia pendidikan, bisa dimulai dengan membenahi sistem pembelajaran yang baik. Jika proses itu sudah berjalan ajek, bisa dipastikan hasilnya pun akan baik.

Namun, produk dari hasil tersebut tidak serta-merta harus melalui UN, melainkan bisa berupa nilai kumulatif. Seperti halnya perkuliahan yang memiliki sistem kredit semester (SKS) dengan nilai tertinggi empat. Sistem pendidikan tinggi mestinya menjadi inspirasi bagi sistem pendidikan dasar sampai menengah, di saat angka tak lagi menjadi sebuah faktor kelulusan. Angka kumulatif lebih manusiawi ketimbang patokan angka kelulusan.

Artinya, sistem pendidikan tinggi membuat individu lebih dinamis, memunculkan daya kretif, perasaan malu jika nilainya rendah, dan bangga jika angka kumulatifnya mendekati empat. Lalu mengapa pendidikan dasar dan menengah tidak menggunakan paradigma sistem pendidikan di perguruan tinggi? Bahwa pada dasarnya insan terdidik punya semangat mengembangkan diri jika diberi kesempatan. Tetapi jika sudah dipasung, daya kreativitas yang timbul pasti negatif. Maka jika UN masih berlangsung, sampai kapan pun kita akan menyaksikan histeria, tragedi mengerikan, bahkan kriminalisasi UN.***

Penulis, siswa SMP Negeri 1 Dolopo.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: